Kritik IMM Terhadap Konstitusi dan Pemerintah

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jawa tengah, wacanakanDarus Siyasah (Diklat Politik). Wacana itu muncul bertemakan “Manifesto Gerakan Ikatan Berbasis Konstitusi” 27– 29 Desember 2013. Acara ini diikuti oleh pimpinan komisariat se-Jawa tengah sebanyak 35 s/d 40 peserta.
Tak tanggung—tanggung, acara kali ini DPD Jateng mengundang Prof Din Syamsudin Ketum PP Muhammadiyah, Zamzam Muh Fuad, S.Ip, Bidang Litbang Pusat Kajian Pancasila, Edi Faisol Ketum DPD periode 2004—2006 sekarang wartawan Tempo, dkk.
Masing – masing pemateri memaparkan berbagai gagasan dalam rangka mencapi tujuan IMM kedepan. Materi pertama disampaikan oleh Prof. Din Syamsudin yang bicara gerakan Muhammadiyah pra kemerdekaan dan kekinian. “politik idealnya berkaitan dengan nilai keagamaan, kebangsaan, nilai kebudayaan dan mempunyai corak keislaman”. Beliau pesan pada kader IMM untuk tidak bermain politik praksis, karena zaman sekarang zamnya politik is the power of money.

Lebih lanjut Zamzam dengan bahasan tentang Konstitusi dan Agenda Dekolonisasi Intelektualnya. “Upaya tepat implementasi Pancasila dan UUD’45 salah satu metodenya yaitu dekolonisasi intelektual”. Mengingat penjajahan kekinian tidak lagi menggunakan fisik ataupun perang, tapi lewat kebudayaan. Sehingga counter intrelektual dan politik perlu di massivkan kembali seperti ; budaya baca buku, menulis dan diskusi.

Lain halnya Yudi haryono, dengan tema Oligarki dan Kartel Pemerintahan. Beliau lihat : konstitusi (Pancasila dan UUD’45) tidak lagi menjadi alat pemersatu bangsa, artinya makna pancasila telah luntur dikalangan masyarakat. Penyebab ini semua adalah para kartel (read : pengepul) dalam pemerintahan maupun pengusaha yang membuat kesepakatan isi UU yang kerap kali diamandemen. Tujuannya jelas yaitu memperlancar para kapitalisme beroperasi tanpa melihat effek di masa yang akan datang. Yang penting uang pelicin Gede.

Terkait wacana kebobrokan sistem pemerintah di atas, Edi Faisol mengutarakan hal senada. “Tak ada bedanya zaman VOC (Hindia—Belanda) yang memeras rakyat pribumi dengan sekarang. Pemerintah sekarang ini justru lebih mebuka lebar peluang korporasi asing untuk eksploitasi SDA kita”. UU Penanaman Modal Asing (PMA), No. 1 2007 telah di setujui SBY dengan dalih meningkatkan stabilitas ekonomi dari pajak perusahaan. Padahal para investor justru akan merusak ekosistem dan sumber daya tanah air. Hal ini memacu munculnya Borjuis Comprador (baca : kapitalis dalam negeri) yang telah ekspansi dan berubah menjadi imperialisme.

Melihat realitas yang tidak karuan di atas, salah satu pembicara mengutarakan bahwa “salah satu jalan yang perlu ditempuh  dalam menghadapi kemelut bangsa saai ini  yaitu membudayakan budaya literasi (baca, nulis, diskusi). Hal inilah yg perlu dibenahi sebagai penyadaran kolektif akademisi untuk mengasah gagasan-gagasan kritis. Gagasan kritis demi Indonesia yang maju, berdaulat, adil, makmur dan bermartabat.[]